INILAHCOM, Jakarta - Nota keuangan RAPBN 2018 yang disampaikan Presiden Joko Widodo kembali mendapat pujian. Terkait dana subsidi non-energi Rp69 triliun diharapkan bisa menggerus kesenjangan ekonomi.
Tak sedang bercanda, Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng bilang, penetapan subsidi non-energi Rp69 triliun dalam RAPBN 2018 cukup tepat. Upaya menurunkan ketimpangan ekonomi, namun penyalurannya haruslah merata. "Kalau program pemerintah pemerataan yang Indonesia-sentris terjadi, dan bukan Jawa-sentris, maka itu bisa," kata Melchi, sapaan akrabnya di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (16/8/2017).
Politisi Senayan ini menilai, penyaluran subsidi non-energi yang terpusat di satu wilayah, justru melebarkan kesenjangan yang ditunjukkan dengan tingginya angka gini rasio. "Kalau hanya di satu tempat, dan tidak terjadi di tempat lain, maka akan menambah berat sehingga rasio gini bisa ke atas," ucap Melchi.
Dalam RAPBN 2018 yang dibacakan Presiden Joko Widodo dalam rapat paripurna DPR, Rabu (16/8/2018), subsidi non-energi ditetapkan Rp69 triliun. Angka ini turun dibandingkan 2017 sebesar Rp79 triliun.
Alokasi subsidi nonenergi terdiri dari subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi kewajiban pelayanan publik (PSO), subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP).
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro berharap, angka gini rasio anjlok hingga 0,37 pada 2019. "Pokoknya kami upayakan dulu tahun depan (2018) bisa 0,38. Kalau program-program tepat sasaran, penguatan PKH (Program Keluarga Harapan) itu berjalan, kami harapkan pada 2019 bisa turun lagi, mungkin tidak ke 0,36 tapi 0,37," kata Bambang. [tar]
0 Response to "Melchi Dukung Jurus Jokowi Kurangi Kesenjangan"