Orang-orang yang gemar berbahasa dengan baik dan benar suatu saat nanti pasti akan sampai pada polemik perbedaan antara pinjam uang dan utang. Jika waktu tersebut tiba, tanpa ragu kita harus membangkitkan ruh pahlawan bahasa Indonesia: Pak Jusuf Sjarif Badudu.
“Pak Jus, mohon maaf sekali mengganggu istirahat Anda. Apa perbedaan pinjaman dan utang?”
“Beda tulisannya, Mas. Tetapi maknanya sama, kewajiban yang harus dilunasi.”
Bandingkan kalau kita bertanya kepada seorang bankir atau ahli ekonomi, jawabannya hanya sedikit berbeda tapi menimbulkan konsekuensi yang sama sekali lain.
“Pak ekonom, apa perbedaan pinjaman dan utang?”
“Beda tulisannya, Mas. Tetapi maknanya sama, bisa dicicil.”
Bayangkan saja, kalau kita sedang berkecukupan harta dan tengah berniat melunasi utang, bertemu Pak Jus Badudu jelas membuat kita akan berteriak Merdeka dengan los dan lantang. Sementara kalau bertemu ekonom, kita akan senang karena bisa mencicil utang lainnya.
Itu salah satu bentuk paradoks hidup dengan sistem keuangan saat ini. Mau melunasi utang justru diimbau untuk mencicil saja.
“Sayang sekali, Pak, kalau dilunasi. Dana yang ada kan bisa diputar untuk usaha lainnya. Jadi malah akan semakin menghasilkan, Pak.” Begitu para kaki tangan kreditor lanyah berbicara.
Iya kalau punya usaha. Kalau tidak? Banyak orang terprovokasi untuk menjadi pengusaha. Mencoba berubah dari karyawan menjadi pengusaha. Kalau usahanya jalan dan untung sih enak. Kalau rugi? Mau utang lagi? Tidak semua orang punya kemampuan menjadi pengusaha. Tetapi hampir semua orang punya kemampuan menjadi pengutang
Itu utang di level individu. Bagaimana dengan negara?
Sampai hari ini, masalah bertambah banyaknya utang negara terus menjadi polemik. Terakhir, berita tentang presiden terdahulu yang gencar menyoroti utang pemerintah. Beliau bilang, “Dua tahun ini pemerintah kita utang lagi untuk pembangunan infrastruktur”
Kuda-kuda Pak Presiden Mantan itu kurang kokoh. Dalam bebera saat saja, segera dibalas dengan trengginas oleh ekonom dari partai pendukung.
“Loh, loh, loh … tak masalah utang negara digunakan untuk membangun infrastruktur. Sebab, penggunaan utang untuk infrastruktur merupakan kebijakan yang baik dan produktif.”
Maaf saja, Pak Jus Badudu sepertinya akan tersenyum simpul melihat 2 pihak yang heboh dan cenderung saling serang tersebut.
Untuk menanggapi pernyataan SBY, Pak Jus tampaknya tidak akan berpanjang lebar: “Kalau utang sebelumnya sudah habis digunakan pemerintah terdahulu, tentu saja Jokowi berhak utang lagi.”
Kemudian atas pernyataan politisi dari partai pendukung pemerintah, terkait penggunaan utang untuk infrastruktur merupakan kebijakan yang ‘baik dan produktif’. Pak Jus akan mengernyitkan dahi dan bertanya, “Apa kalau utang digunakan untuk BLT bagi masyarakat miskin, juga untuk subsidi BBM, itu tidak bersifat produktif?”.
Ada kecenderungan setiap pemerintah baru mengeluhkan betapa beratnya mewarisi salah urusnya pengelolaan negara oleh pemerintah sebelumnya. Dulu, SBY terkenal dengan ucapannya, “Pesta telah selesai, saatnya bersih-bersih”. Sekarang, pemerintah menganggap bahwa pemerintah sebelumnya terlalu banyak membakar subsidi.
Kita harus melihatnya dari berbagai sudut pandang. Kalau Indonesia ibarat orang tua kita, kita harus menerima bahwa orang tua kita tidak hanya sekadar mewariskan harta saja, tetapi juga kewajiban bernama utang. Ini harus disadari betul. Bahkan pendahulu Indonesia, Hindia Belanda, dengan akal-akalan sudah mewariskan utang ke negara kita. Indonesia menyanggupi poin tersebut agar Belanda mengakui kedaulatan. Fakta dibalik perundingan KMB tersebut tidak banyak diajarkan di mata pelajaran sejarah kita.
Pengibaratan lainnya: Indonesia seperti gadis cantik. Orang luar tidak hanya menerima keindahan yang terpancar (dari hartanya), tetapi juga mempunyai keinginan agar gadis cantik bernama Indonesia itu mempunyai ketergantungan kepada mereka (utang). Makanya dari dulu para kreditor itu sangat mencintai Indonesia. Kaya, tapi bisa dengan mudah diarahkan untuk terus berhutang.
Bisakah kita tegak berdiri, tangan terkepal meninjau langit dan meneriakkan “Merdeka!” sementara utang kita menumpuk dan tidak kunjung berkurang? Bisa dong. Tidak ada susahnya memekikkan “Merdeka!”. Tetapi utang yang bermartabat adalah utang untuk melakukan hal-hal yang produktif agar tidak terlalu tidak membebani anak-cucu kita.
Utang produktif itu bagaimana?
Utang yang tidak banyak dilakukan oleh kelas menengah ngehek. Kelas menegah ngehek itu kalau berutang biasanya lebih didorong untuk memenuhi hasrat konsumtif. Contohnya: Beli HP pakai kartu kredit, makan hanya di resto yang menyediakan alat gesek, beli kendaran mahal walau belum punya rumah, dan seterusnya. Pendeknya, mereka berutang bukan untuk menghasikan tambahan pendapatan yang lebih besar dari cicilannya.
Tentu saja contoh ketiga utang di atas dapat dikonversi menjadi utang produktif, tergantung niat dan amal perbuatan. HP baru yang dibeli dapat dijadikan sarana untuk berniaga online. Makanan yang kita beli melalui utang dapat memberikan energ berlebih hingga kita tidak pernah capek bekerja. Kendaraan yang kita beli bisa kita pergunakan untuk mencari penumpang setelah jam kantor.
Dalam pidato penyampaian nota keuangan dua hari yang lalun, Presiden Jokowi cukup hati-hati dalam menyampaikan besaran utang, tambahan utang dan macam penggunaannya. Menurut presiden, utang untuk menghasilkan dampak positif bagi pembangunan yang maksimal dan manfaatnya dapat dinikmati masyarakat luas.
Dari data yang ada, utang kita memang tidak hanya untuk infrastruktur, tetapi juga untuk mendukung bidang pendidikan, belanja sosial, transfer daerah, kesehatan dan dana desa.
Jadi, memang salah kalau ada (mantan) yang menuduh utang pemerintah untuk memenuhi ambisi pemerintah membangun infrastruktur. Utang yang ada ternyata memang sudah mendarah daging.
Untuk menguji apakah utang pemerintah tersebut merupakan utang produktif, tentu perlu data yang sangat banyak. Cara paling sederhana dengan melihat angka pertumbuhan nasional. Pertumbuhan kita berada di angka 5,01%. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan kita stabil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Nah, seumpama ada klaim bahwa rapor kemiskinan turun, pengangguran berkurang dan ketimpangan menurun; hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah bahagia. Semoga itu semua benar adanya. Tapi kita tetap harus mengkritisinya.
Benakah pertumbuhan stabil dapat menurunkan jumlah kemiskinan dan pengangguran? Secara teori, pertumbuhan ekonomi lebih menyerupai kebijakan “sapu jagad”. Itu kelemahan paling mendasar. Semua permasalahan yang ada selesai hanya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sementara dari data yang ada, kelompok bottom-40 (menengah bawah) terus menunjukkan kecenderungan penurunan konsumsi.
Kritik terhadap utang pemerintah tidak semata untuk menjegal atau menjatuhkan pemerintah. Tetapi utang juga punya dimensi lain soal kepedulian kita sebagai pihak yang “turut berutang”. Apakah kita akan melanggenggang pendapat, “Sebelum lahir perjanjian utang dibuat orang tua, begitu lahir anak harus mulai mencicilnya.”?
Pada akhirnya, merdeka bukan soal kita punya utang atau tidak, tetapi soal kita bisa melunasinya atau tidak.
0 Response to "Utang itu Dilunasi, Bukan Dicicil"